Lakardowo : Di Tanah Sendiri, Keadilan Masih Dicari

Teramala.id-Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) memiliki artian bahwasannya buangan yang mengandung zat beracun dan berbahaya, yang tentu saja dapat mencemari lingkungan, merusak kesehatan manusia, dan berpengaruh pada ekosistem lainnya. Dikutip dari website Dinas Lingkungan Hidup, limbah B3 memiliki sifat dan klasifikasi antara lain mudah meledak, beracun, bersifat iritasi, Karsinogenik (Carcinogenic), Teratogenik (Teratogenic), Mutagenik (Mutagenic). 

Dalam pengelolaannya, limbah B3 memiliki serangakain cara. Yaitu penghasil, pengumpumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan penimbun limbah B3. Kebanyakan pabrik yang beroperasi kurang memperhatikan akan limbah yang dihasilkan termasuk dalam klasifikasi limbah B3, sehingga kerap kali limbah B3 tersebut dibuang langsung ke perairan. Maka dari itu, dengan adanya pabrik pengolahan limbah B3 seharusnya menjadi solusi, mengingat sejatinya proses pengolahan limbah B3 yaitu dengan memisahkan penecemar dari cairan atau padatan sehingga dapat menjadi produk ingot, paving / batako dan Pet Popcorn White. 

Tentu dalam pelaksanaan pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 yang dilakukan oleh pabrik yang bergerak di bidang tersebut wajib memenuhi persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999. Namun apa jadinya jika pabrik yang bergerak di bidang pemanfaatan limbah B3 justru mencemari dan merusak lingkungan, khususnya pada Desa Lakardowo?

aksi unjuk rasa warga Desa Lakardowo, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto di depan pabrik PT. PRIA menuntut untuk pemberhentian segala aktivitas penimbunan dan pencemaran limbah B3 (sumber : Sutamah, warga Lakardowo)

10 tahun sudah Warga Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto hidup berdampingan dengan limbah B3. Bermula pada tahun 2010, menurut salah satu kesaksian Warga Desa Lakardowo sekaligus selaku aktivis di lingkungan tersebut, Sutamah (47) “Awal berdirinya perusahaan itu 2010, memang ada sosialisasi. Tapi cuma dikasih tau perusahaan apa. Sosialisasinya juga gak detail, gak dijelaskan kalau ada limbah B3 dan bahanya gimana. Namanya orang desa kan gatau, awam dan gak paham apa itu B3” tuturnya. Bahkan Ibu Sutamah juga bersaksi bahwa perusahaan pada awal beroperasi tidak memiliki izin perusahaan, “Surat izin perusahaannya baru keluar pada 4 tahun setelahnya, yaitu 2014” ujarnya.

Berangkat dari ketidak transparannya sosialisasi yang dilakukan oleh PT. Putra Restu Ibu Abadi (PT. PRIA) terkait proses pengolahan limbahnya membuat warga awalnya tidak menyadari akan bahaya limbah B3. Bahkan warga sering mencari tanah rongsokan di sekitaran tanah yang dikeruk untuk penimbunan limbah B3. Namun, pada tahun 2013, silam salah satu warga berinisial M yang paham akan bahaya limbah B3 mengajak Warga Desa Lakardowo berkumpul untuk meberikan sosialisasi bahaya limbah B3.

Tak hanya itu, menurut Sutamah warga berinisial M juga mengajak warga untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan PT.PRIA sebagai protes untuk menghentikan operasinya. “Pada saat itu (2013) memang air belum tercemar tapi udaranya sudah mulai kerasa. Dan ada salah satu warga inisial M ngajak warga (Lakardowo) berkumpul ngasih tau kalau limbah B3 itu bahaya” ujarnya. “Tapi gak lama dari demo di depan perusahaan gak ada kelanjutannya. Malah si M ini ternyata jadi manajer di perusahaan itu. Jadi warga merasa dimanfaatkan” sambungnya.

PT. PRIA mengelolah limbah B3 menjadi batako, namun batako yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Perusahaan tersebut akhirnya menimbun limbah B3 di tanah urukan atau membakarnya. Sehingga udara di Desa Lakardowo menjadi sangat tercemar oleh asap pembakaran limbah B3. Kasaksian selanjutnya datang dari Rumiyati (42) salah satu warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi pembakaran, “Tiap hari itu ada yang dibakar, sampai sesak penuh asap dan gak keliatan” ujarnya. Dari keresahan yang dialami warga, perusahaan akhirnya menawarkan kompensasi berupa uang sejumlah 25 juta untuk masing-masing 2 dusun dan 10 juta untuk masing-masing 3 dusun.

Kompensasi tersebut akhirnya diterima warga dengan harapan perusahaan dapat lebih bijak dalam mengolah limbah B3 tersebut. Namun sangat disayangkan, kompensasi tersebut bak uang penutup mulut belaka untuk warga. Alih-alih lebih bijak dalam mengolah sampah B3, perusahaan malah menerima kiriman limbah semakin banyak, serta pengerukan tanah dan pembakaran limbah yang semakin liar. “Abis kompensasinya diterima malah jadi makin ngawur ngeruk tanahnya, kiriman limbah juga makin banyak” ujar Rumiyati.

Puncaknya pada tahun 2016, keresahan warga sudah tidak terbendung lagi dan memutuskan untuk melakukan aksi menghadang truck muatan limbah. Aksi ini dilakukan oleh warga Desa Lakardowo yang terbentuk dalam organisasi aktivis peduli lingkungan “Green Woman” yang dipimpin oleh Ibu Sutamah. “Kita sampai menghadang jalan truck muatan limbah karena warga sudah terlalu resah dengan pembakaran dan penimbunan limbah B3 yang ngawur,” ujar Ibu Sutamah. Namun ternyata, aksi ini berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh aparat pada keesokan harinya. Sutamah menjadi saksi banyak warga Desa Lakardowo yang menerima kekerasan, ia berkata “Besoknya banyak sekali aparat datang dan nyuruh warga untuk berkumpul ke tempat dekat perusahaan sana. Ya warga kan gak tau, disuruh dateng ya dateng aja. Taunya malah diajar (dipukuli) abis-abis an”

Tak sampai di situ, pada tahun yang sama yaitu 2016 juga menjadi titik kesadaran bahaya limbah B3 yang dirasakan warga Lakardowo. Bagaimana tidak, berawal dari udara yang tercemah, kini air Desa Lakardowo juga sudah terkontaminasi hingga warga merasakan gatal-gatal bahkan kulit melepuh. “Banyak warga yang gatal-gatal massal, merah-merah dan perih. Apalagi kulit anak-anak jadi iritasi gara-gara air yang tercemah limbah B3” ujar Sutamah. Tidak hanya diam dan pasrah, warga meminta bantuan dari Ecoton untuk meneliti air di Desa Lakardowo. Menurut Kholid Basyaiban selaku tim Ecoton organisasi nirlaba yang bergerak di bidang konservasi lahan basah dan restorasi sungai ini menemukan bahwa air sumur di Desa Lakardowo mengandung sejumlah limbah B3 dan logam berat, “Salah satu temuan riset kami adalah menemukan bahwa airnya sudah terkontaminasi limbah B3 dan logam berat seperti Karsinogenik (carcinogenic) dan Teratogenik (teratogenic)” ujarnya. 

Tak hanya itu, penelitian terbaru yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa Kesehatan Masyarakat (UNUSA) dan Ecoton menemukan bawha, adanya hubungan kandungan krom beras dan rambut yang disebabkan oleh paparan logam berat kromium Dengan hasil uji regsesii : 

0,0209<0,05 artinya kedua sampel memiliki pengaruh satu sama lain. kemudian hasil uji korelasi pearson 0,8796 yang artinya korelasinya sangat kuat. berdasarkan hasil analisis perhitungan karakteristik risiko (RQ), dengan nilai rentang 5,652-8,392 (max RQ>1) semua responden tidak aman dan berisiko terkena penyakit non-karsinogenik.

Dari peliknya protes warga yang tak kunjung diindahkan oleh perusahaan, warga juga kerap kali melakukan pengaduan mulai dari DLH Kota Mojokerto, GAKUM, Pemerintahan Jawa Timur dan masih banyak lagi. Namun usaha tersebut tampaknya belum menggugah para petinggi untuk mendengarkan keluh kesah warga Desa Lakardowo. Sutamah membeberkan bahwa ada oknum petinggi yang mengatakan bahwa limbah tersebut bukanlah dari perusahaan, melainkan dari sanitasi warga sendiri, “Saya sering banget mewakili warga untuk melakukan pengaduan ke DLH atau pemerintahan Mojokerto terkait limbah B3 yang sudah bikin warga gatal-gatal. Tapi malah dibilangnya limbah ini bukan dari PT. PRIA tapi dari sanitasi warga yang jorok dan kurang menjaga kebersihan atau dari kotoran sapi” ujarnya. “Padahal sapi warga itu punya kandang sendiri, gak jadi satu sama rumah warga” imbuhnya.

Rumiyati juga menambahkan pada tahun 2018, hal ini sudah pernah dibawa ke jalur hukum dan telah ada surat putusannya. Namun lagi-lagi tidak ada titik terang dari kelanjutan kasus tersebut. Ia juga berkata bahwa “Memang tidak ada kelanjutannya lha wong audit yang dijadikan acuan oleh majelis hakim gak sesuai dengan survey saat datang ke rumah warga satu-satu” tukas Rumiyati. Padahal menurutnya, saat survey dilakukan, warga mengaku bahwa udara dan air di Desa Lakardowo memang sudah tidak layak. 

Green Woman di undang ke balai desa Lakardowo untuk membahas enkapsulasi bersma DLH, Kapolsek Jetis dan Camat Jetis

Tak lama berselang dari itu, DLH memberikan tawaran proses pengolahan limbah B3 dengan menyalut bahan inti dari senyawa bioaktif menggunakan bahan penyalut untuk melindungi kerusakan lingkungan atau enkapsulasi. Namun hal itu bertetntangan dengan keinginan warga yang menuntut agar limbah B3 di clean up. Terlebih, cara enkapsulasinya dinilai sia-sia karena dengan cara mem-plaster tanah urukan yang dalamnya terdapat timbunan limbah B3. “Kami bukannya semerta-merta nolak, tapi karena cara enkapsulasinya limbah yang ditimbun di rumah warga hanya diplaster atasnya aja, kan jadi tetep pada meresap ke tanah (timbunan limbah), percuma” ujar Sutamah.

Penolakan cara enkapsulasi dengan memplaster tanah urukan ini juga tak lain dan tak bukan mendapat perlakuan tidak mengenakkan dari aparat kepolisian. Rumiyati mengatakan bahwa “Bu sutamah dan saya di ajak mediasi, tapi malah bentak-bentak karena menolak enkapsulasi tersebut. Polisinya bilang pokoknya enkapsulasi dari DLH harus di lanjutkan, kalau ada yang menghalang-halangi (enkapsulasi dari DLH) akan berhadapan dengan saya (aparat)” jelasnya. 

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh warga Desa Lakardowo guna memperjuangkan tanah kelahirannya sendiri bebas dari limbah dan polusi udara. Sikap demi sikap yang diberikan baik dari perusahaan maupun pemerintah membuat warga bertanya-tanya siapa yang harus dipercaya. Bahkan perangkat desa yang seharusnya menjadi garda paling depan dalam menampung dan ikut memperjuangkan aspirasi warga justru memberi sikap yang tidak semestinya. Bagaimana tidak, Tim Teramala menerima kesaksian dari warga bahwa kepala Desa Lakardowo justru menerima uang kompensansi tanpa sepengetahuan warga. Rumiyati berkata “lha wong kepala desa aja malah menerima kompensasi dari perusahaan tanpa sepengetahuan warga. asap dan mesinnya semakin menjadi-jadi akhirnya”

Sutamah dan Rumiyati beserta warga yang terbentuk dalam “Green Woman” akan terus memperjuangkan keadilan Desa Lakardowo. Mereka mengaku tidak pernah lelah.   “Mbok ya di pikir orang kecil yang terkena dampaknya, jangan orang besar saja. Tolonglah aduan kami ini di percaya, jangan malah bilang kalau warga ini mengada-ngada. Untuk Pemerintah Jawa Timur juga saya berharap kalau ada pengaduan jangan bicara bukan kewenangan (Pemerintah) Jawa Timur tapi ini kewenangan (Pemerintah) Pusat. Jangan terus lempar-lempar, kalaupun memang bukan kewenangannya, tolong jangan lepas tangan begitu saja. Buat apa berdiri GAKU atau DLH di bentuk kalau selalu lempar-lempar kepusat mending gausa aja” ujarnya.

Lalu bagaimana nasib Warga Desa Lakardowo? Hingga detik ini perusahaan masih aktif beroperasi, sedangkan keseriusan pemerintah yang sangat di butuhkan belum terlihat juga batang hidungnya untuk menjamin hak-hak warga dalam memperoleh lingkungan hidup yang sehat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *